Pembuatan SIM A Kini Harus Menyertakan Sertifikat Sekolah Mengemudi

tvberitaindonesia.com Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pemohon SIM A harus menyertakan sertifikat sekolah mengemudi.

Hal itu disampaikan Kasi Sim Subditregident Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Anrianto, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (18/6/2021).


"Sesuai dengan Perpol No.5 Tahun 2021, Pasal 9 ayat 3, sertifikat sekolah mengemudi masuk ke dalam persyaratan administrasi," jelasnya.

Sekolah mengemudi diharuskan yang memiliki akreditas dan sertifikat yang dilampirkan paling lama enam bulan sejak tanggal diterbitkan.

Sebelumnya pemohon penerbitan SIM A untuk mobil hanya perlu membawa KTP asli dan fotocopy. Biaya penerbitan untuk SIM A baru yakni Rp. 120.000 (*Teguh)




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Razia PPKM, Satpol PP Segel Bar dan Restoran di Jakarta

Image
tvberitaindonesia.com Jakarta - Satpol PP DKI Jakarta menyegel sejumlah tempat usaha bar hingga restoran, lantaran dianggap melanggar ketentuan pembatasan selama penerapan PPKM Level 3 di Ibukota Jakarta. Dalam unggahan pada akun Instagram resminya, menyebutkan penindakan dilakukan ditempat usaha bernama 98 Bar and Coffee di kawasan Cilandak. Gambar Ilustrasi  "Kasatpol PP DKI Jakarta memimpin penindakan pelanggaran ketentuan PPKM Level 3, pada tempat usaha 98 Bar and Coffee," tulis Satpol PP DKI, pada postingannya, Minggu (12/9/2021) . Pilihan Redaksi :  SBY Minta Demokrat Konsisten dan Tidak Memiliki Standar Ganda "Imbauan untuk masyarakat dan pelaku usaha harus saling bekerjasama dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Jakarta," tulisnya lagi. Sebelumnya, giat penertiban juga dilakukan terhadap Resto Hollywings di Kemang, Jakarta Selatan, dalam razia penegakan prokes di masa PPKM. *Lala
Read more

MUI Tunggu Publik soal Fatwa Pinjaman Online

Image
tvberitaindonesia.com Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Hasan AF menyatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima permohonan pengajuan fatwa, terkait pinjaman online ( pinjol ) dari publik. Gading Martin Resmi Jadi Presiden Klub West Bandits Solo "Belum ada permohonan fatwa sih. Kita masih menunggu adanya permohonan fatwa dari masyarakat. Siapapun bisa mengajukan," kata Hasanudin, dikutip dari cnnindonesia, pada Kamis 14/10/2021). Hasanudin memastikan pihaknya akan menindaklanjuti, bila ada masyarakat yang mengajukan fatwa tersebut. Terlebih lagi selama ini sudah banyak keluhan di tengah masyarakat mengenai pinjol yang meresahkan masyarakat. "Kalau ada permohonan secara formal kita bisa tindaklanjuti ya, sampai sejauh ini setahu saya belum ada," tambahnya. * La
Read more

Ketua DPD RI Kecam Penjualan Vaksin Covid-19, Yang Melibatkan 2 Dokter dan ASN

Image
tvberitaindonesia.com Jakarta - Penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal yang dilakukan 2 dokter dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Utara, dikecam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya perbuatan tersebut tak bisa dibenarkan. Senator asal Jawa Timur menyesalkan tindakan oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi di saat pandemi. Ketua DPD RI bersama Senator Sylviana Murni asal DKI Jakarta melakukan proses Vaksinasi Nusantara di Cell Culture RSPAD Gatot Subroto yang dilakukan oleh DR. Terawan, 21 April 2021, yang lalu. " Perbuatan dokter dan ASN di Sumatera Utara yang menjual vaksin Covid-19 secara ilegal, sangat mencederai rasa kemanusiaan. Apalagi dilakukan di saat kita melawan wabah agar bisa segera keluar dari pandemi," ujar LaNyalla, Sabtu (22/5/2021). Para pelaku diketahui memanfaatkan jatah vaksin untuk tenaga lapas dan warga binaan untuk dijual ke pihak lain. Pelaksanaan vaksinasi ilegal dengan nilai suap sebesa...
Read more